JIKA Pemkot Surabaya mampu menyulap transportasi umum menjadi pilihan pertama yang paling nyaman dan efisien bagi birokratnya, maka ini bukan hanya tentang penghematan anggaran, tetapi tentang modernisasi birokrasi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mewajibkan kembali aparat sipil negara atau ASN naik transportasi umum. Langkah upaya menghemat anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) ini tentu saja merupakan kebijakan yang progresif. Apalagi bila implementasinya sudah mengantisipasi problematika di lapangan. Ini menjaga agar spirit di awal tetap terjaga.
Belajar dari pengalaman, pengguna transportasi umum khususnya di Surabaya, masih menghadapi kendala. Misalnya jangkauan armada yang belum merata, ketidaknyamanan, ketidaktetapan waktu, serta banyaknya pegawai yang berdomisili di luar kota seperti Sidoarjo dan Gresik.
Bagaimanapun kebijakan ini langkah maju yang patut diapresiasi. Mendorong ASN —yang memang sudah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat— untuk beralih ke transportasi umum adalah sinyal positif dalam upaya efisiensi anggaran, pengurangan kemacetan, dan komitmen terhadap lingkungan.
Kita segera melihat bahwa di tengah gempuran subsidi BBM yang membebani APBD, langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif. Lebih dari itu, ini upaya merombak budaya birokrasi yang selama ini cenderung dependen, bergantung terhadap kendaraan pribadi.
Ujian Pertama
Ada beberapa poin problematika yang sudah pernah muncul di masa lalu. Ini mesti dilihat sebagai sajian tantangan yang harus diantisipasi. Bukan sebagai alasan bagi ASN khususnya, untuk menolak kebijakan.
Ada masalah infrastruktur yang belum sepenuhnya siap. Ada jarak kesenjangan antara kantor pusat pemerintahan dengan permukiman ASN. Tidak semua ASN tinggal di koridor yang terlayani Suroboyo Bus, Wira-Wiri, atau kereta api? Bagaimana pula dengan ASN yang harus membawa peralatan kerja atau kegiatan lintas instansi?
Kebijakan ini akan menghadapi ujian pertama di titik temu antara rumah dan kantor. Jika seorang ASN di Gunung Anyar harus berjalan kaki 2 kilometer atau berganti moda tiga kali untuk sampai ke Balai Kota, maka semangat efisiensi akan terkalahkan oleh rumitnya perjalanan.
ASN di Surabaya memiliki pola kerja yang dinamis. Banyak dari mereka yang harus melakukan kunjungan lapangan, koordinasi mendadak, atau lembur. Di sisi ini diperlukan penyesuaian sistem manajemen. Misalnya penyediaan kendaraan operasional pool atau insentif ojek online untuk perjalanan dinas singkat. Jangan sampai kebijakan justru menghambat produktivitas.
Ketergantungan
Berbagai hambatan itu nyata. Maka diperlukan tindakan nyata untuk mengatasinya. Bagaimana pun mengubah pola pikir dan ketergantungan pada kendaraan pribadi bukanah urusan sehari dua hari. Butuh waktu panjang sampai perubahan itu terasa nyaman.
Meski terasa tidak nyaman, namun harus dikatakan bahwa kebijakan ini tak cukup hanya berupa imbauan tanpa _rigid policy_. Kebijakan kaku dengan aturan atau prosedur yang sangat ketat, keras, sehingga tidak memberi ruang kompromi. Aturan yang menuntut kepatuhan total tanpa mempertimbangkan situasi khusus. Tentu terkesan tak nyaman dibanding kebijakan yang fleksibel, mudah disesuaikan. Khas kita.
Upaya paksa bisa dilakukan dengan adanya faktor pemaksa, seperti penghapusan fasilitas parkir gratis di kantor, atau pengurangan tunjangan BBM. Bisa didampingi faktor penarik seperti tiket transportasi umum bersubsidi.
Faktor penekan dan penarik ini agaknya masih diperlukan agar keberhasilan kebijakan ini tidak bertumpu hanya pada kepatuhan ASN yang memiliki kesadaran tinggi.
Ganjil-Genap
Pemkot Surabaya akan berbenah. Sekadar sebagai perbandingan, Surabaya bisa becermin dari kota lain atau negara tetangga. Misalnya, bagaimana DKI Jakarta menerapkan kebijakan ganjil-genap dan integrasi tiket. Atau bagaimana Singapura menjadikan MRT sebagai tulang punggung mobilitas pegawai negeri karena _reliability_ dan _connectivity_-nya.
Reliability adalah tingkat konsistensi, keandalan, atau kemampuan suatu sistem, komponen, atau layanan untuk beroperasi sesuai fungsinya tanpa mengalami kegagalan dalam jangka waktu tertentu.
Konektivitas merujuk pada hubungan, keterhubungan, atau kemampuan untuk terhubung antar satu perangkat, sistem, atau jaringan dengan yang lainnya.
Kota seperti Jakarta mungkin memiliki opsi paksaan melalui pembatasan lalu lintas.
Surabaya punya karakteristik sendiri; pendekatan yang lebih humanis dan berbasis insentif mungkin lebih cocok, asalkan diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang signifikan.
Untuk mencapai hasil maksimal, sebelum atau saat kebijakan ini digulirkan agaknya ada baiknya tidak langsung dilaksanakan serempak. Bisa dimulai dari lingkup terbatas. Misalnya ASN di kantor pusat yang memang terintegrasi langsung dengan halte dan rute bus. Jadikan mereka role model.
Bisa disediakan kartu khusus ASN yang terintegrasi dengan Suroboyo Bus, Commuter Line, dan moda lain dengan tarif yang lebih kompetitif dibanding biaya BBM harian. Syukur bisa dilengkapi fasilitas pendukung seperti lahan parkir di titik-titik strategis.
Juga shuttle kantor dari halte terdekat ke gedung pemerintahan.
Karena ini bukan kebijakan baru bagi Pemkot Surabaya, ada alasan untuk optimis kebijakan ini bisa sukses. Tekankan bahwa ASN bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek yang harus merasa diuntungkan secara waktu, biaya, dan kenyamanan.
Menghemat BBM bukan berarti mempersulit kerja ASN. Jika Pemkot Surabaya mampu menyulap transportasi umum menjadi pilihan pertama yang paling nyaman dan efisien bagi birokratnya, maka ini bukan hanya tentang penghematan anggaran, tetapi tentang modernisasi birokrasi. Kuncinya ada pada kesiapan infrastruktur dan keberanian untuk memberikan insentif yang adil. (*)
(Zainal Arifin Emka Pengajar Stikosa-AWS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar